4 Pulau Anambas Ditawarkan di Situs Jual Beli Kanada, Pemprov Kepri Lakukan Penelusuran
Bab 1: Latar Belakang Kejadian
1.1 Kemunculan Iklan Penjualan Pulau di Situs Kanada
Pada 24 Juni 2025, Kompas TV melaporkan bahwa empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau—yakni Pulau Rintan, Mala, Tokong‑Sendok, dan Nakob—muncul dalam daftar jual beli di situs , yang beroperasi dari Kanada .
1.2 Situs Private Islands Online
Private Islands Online adalah platform internasional khusus iklan dan penjualan pulau privat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di platform ini, tidak hanya disertakan foto dan deskripsi lokasi, tetapi juga potensi investasi, akses wisata, dan promosi bagi calon pembeli dari luar negeri.
Bab 2: Reaksi Pemerintah Provinsi Kepri
2.1 Pernyataan Gubernur Ansar Ahmad
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, merespons cepat dengan menegaskan bahwa kepemilikan pulau di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas, apalagi kepada pihak asing. Saat itu, ia langsung menugaskan tim untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap adanya iklan tersebut .
2.2 Langkah Pemprov Lokal
Melalui Sekdaprov TS Arif Fadillah, Pemprov Kepri juga melaporkan telah menyurati Pemerintah Kabupaten Anambas untuk menelusuri kebenaran iklan dan melaporkan perkembangan penyelidikan tersebut . Terungkap bahwa tiga pulau—Pulau Ayam, Yudan, dan Kembung—juga pernah muncul di situs yang sama, memicu reaksi serupa dari pemerintah daerah .
2.3 Pembentukan Tim Gabungan
Pemprov Kepri menegaskan akan membentuk tim khusus—melibatkan TNI/Polri—untuk menyelidiki isu penjualan pulau oleh pihak asing. Hal ini tercetus untuk menjaga pulau-pulau terluar dari potensi ilegalitas dan ancaman kedaulatan .
Bab 3: Pemda Anambas Meluruskan Informasi
3.1 Bantahan Resmi Bupati Abdul Haris
Bupati Anambas, Abdul Haris, menegaskan bahwa kabupaten tidak pernah menerima pengajuan jual beli pulau tersebut. Ia menegaskan tak pernah ada transaksi dan menolak klaim adanya penjualan pulau kepada pihak asing .
“Isu jual beli tiga pulau di Anambas tidak benar dan tidak mungkin dilakukan,” jelas Haris .
3.2 Aturan dan Undang-Undang
Bupati menekankan bahwa undang-undang Indonesia melarang warga asing memiliki hak milik atas pulau. Namun, Indonesia membuka peluang investasi—dengan manajemen legal tetap dalam tangan WNI—apabila dilakukan secara perizinan resmi .
Bab 4: Kasus Serupa di Masa Lalu
4.1 Penjualan Pulau Ayam (2021)
Antara News dan media nasional lainnya pernah melaporkan Pulau Ayam pada 2021 muncul serupa di situs Kanada. Reaksi Pemprov dan Pemkab Anambas saat itu pun cepat: mereka mengklarifikasi bahwa tidak ada penjualan resmi dan menegaskan pelarangan jual beli pulau kepada asing .
4.2 Politik dan Regulasi
Kasus ini sampai di DPR RI, yang menuntut klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN. DPR menyarankan revisi regulasi karena kasus serupa rentan terjadi lagi .
Bab 5: Aspek Hukum dan Regulasi
5.1 UU dan Peraturan Terkait Pulau
Berdasarkan ketentuan di perundang-undangan, pulau adalah wilayah kedaulatan negara yang tidak boleh dimiliki asing. Status lahan atas pulau dikelola melalui izin penggunaan, tidak didasarkan pada hak milik. Jika suatu pulau diiklankan belum jelas statusnya, kasus tersebut bisa masuk ranah hukum pidana dan perdata.
5.2 Mekanisme Izin Investasi
Investor, baik WNI atau asing, hanya boleh melaksanakan kegiatan ekonomi (seperti pariwisata) dengan mengikuti mekanisme perizinan mulai dari tingkat desa sampai kementerian, dengan pengawasan ketat agar hak milik tetap di tangan negara.
Bab 6: Implikasi dan Dampak
6.1 Kedaulatan dan Persepsi Publik
Iklan seperti ini memicu keresahan masyarakat karena terkesan menjual aset negara kepada asing, padahal status pulau adalah kekayaan negara yang dilindungi. Reaksi instan dari Pemprov dan Pemkab menunjukkan sensitivitas terhadap kedaulatan negara.
6.2 Peluang vs. Ancaman
Sementara di satu sisi investasi asing bisa mempercepat pembangunan pariwisata, di sisi lain perlu dihindari penyalahgunaan status pulau. Pengembangan harus sejalan dengan keberlanjutan, stabilitas sosial, dan perlindungan lingkungan.
Bab 7: Langkah Pemprov Kepri
7.1 Penelusuran dan Klarifikasi
Pemprov segera menyurati Pemkab dan komunitas lokal (via aparat desa) untuk menelusuri status empat pulau yang kini dikabarkan diiklankan: Pulau Rintan, Mala, Tokong‑Sendok, dan Nakob .
7.2 Kolaborasi Penegakan Hukum
Rencananya akan dibentuk tim lintas instansi yang terdiri dari Pemprov, Pemkab, TNI/Polri, serta Kementerian/Lembaga terkait, untuk investigasi mendalam.
7.3 Edukasi Publik
Pemkab Anambas pun bakal menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan agar memahami status dan alat kelola pulau, serta prosedur investasi yang benar.
Bab 8: Potensi Pulau Anambas — Peluang & Tantangan
8.1 Letak Strategis & Keindahan
Pulau-pulau Anambas memiliki pantai berpasir putih, air jernih, dan terumbu karang kaya biodiversitas, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan pariwisata bahari internasional .
8.2 Kendala Akses & Infrastruktur
Namun, sebagian besar pulau hanya bisa diakses via pompong, tanpa akses jalan atau pasokan air bersih, sehingga butuh investasi besar dan perencanaan matang untuk pembangunan.
8.3 Ekowisata & Konservasi Laut
Pengelolaan harus memperhatikan kelestarian lingkungan, termasuk perlindungan ekosistem karang dan sumber ikan, serta memberdayakan nelayan lokal untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan .
Bab 9: Rekomendasi & Rencana Tindakan
- Verifikasi status hukum pulau: Melalui dokumen: sertifikat, SK Bupati/Gubernur, dan rekomendasi kementerian.
- Sosialisasi kepada masyarakat: Agar tidak terjebak iklan palsu.
- Penguatan regulasi: Perubahan UU atau regulasi teknis agar penjualan pulau asing mendapat sanksi tegas.
- Pendampingan investering legal: Bagi investor yang ingin membangun resort atau destinasi wisata.
- Tim tanggap cepat: Pembentukan tim gabungan untuk merespon cepat setiap iklan serupa.
Bab 10: Kesimpulan
- Fenomena berulang: Kasus munculnya pulau Anambas di situs asing bukan pertama kali—telah terjadi sejak 2021, dan kini kembali terulang.
- Penanganan cepat Pemprov & Pemkab: Respon tegas dengan investigasi dan klarifikasi publik menunjukkan perlindungan aset negara.
- Regulasi dan edukasi masih dibutuhkan: Perlu UU lebih tegas dan literasi publik yang baik agar fenomena seperti ini tidak menimbulkan keresahan dan potensi gangguan kedaulatan.
- Peluang investasi dengan catatan: Jika dikembangkan dengan legal dan berkelanjutan, Pulau Anambas berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan.
Penutup
Kasus ini menggambarkan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap penggunaan platform internasional yang bisa memunculkan iklan tak resmi soal aset negara. Perlunya regulasi tegas, kolaborasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat dan investor dalam kerangka yang legal dan berkelanjutan sangat krusial untuk menjaga kedaulatan dan potensi pulau terluar Indonesia.
Lampiran: Dokumentasi dan Sumber Referensi
Untuk mendukung keabsahan artikel dan memperluas informasi bagi pembaca, berikut ini adalah sumber-sumber berita dan referensi hukum yang menjadi landasan penulisan:
A. Daftar Sumber Berita
- Kompas TV
- Judul: 4 Pulau Anambas Ditawarkan di Situs Jual Beli Kanada, Pemprov Kepri Lakukan Penelusuran
- Tanggal: 24 Juni 2025
- URL: https://www.kompas.tv/nasional/601349
- Antara News (2021)
- Judul: Pulau Ayam Anambas Muncul di Situs Jual Beli Pulau Asing
- Tanggal: 28 Februari 2021
- URL: https://www.antaranews.com
- Detik.com
- Judul: Pulau Anambas Dijual di Situs Asing, Pemkab: Tidak Pernah Ada Izin!
- Tanggal: 24 Juni 2025
- URL: https://www.detik.com
- Private Islands Online (Canada)
B. Landasan Hukum Terkait Kepemilikan Pulau di Indonesia
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- Melarang kepemilikan tanah oleh warga negara asing secara langsung.
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996
- Mengatur Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas tanah, termasuk di wilayah pulau-pulau kecil.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Memberikan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir kepada daerah, tetapi tetap mengacu pada aturan pusat.
- Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- Mempertegas bahwa pulau-pulau kecil terluar adalah aset strategis negara dan tidak boleh dipindahtangankan ke asing.
- UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Menegaskan bahwa batas wilayah negara, termasuk pulau terluar, bersifat tetap dan tidak dapat diperjualbelikan.
C. Catatan Tambahan: Profil Singkat 4 Pulau Anambas
| Nama Pulau | Luas (estimasi) | Status Kepemilikan | Potensi |
|---|---|---|---|
| Pulau Rintan | ±30 Ha | Tidak jelas (masuk situs jual beli) | Wisata bahari |
| Pulau Mala | ±25 Ha | Informasi tidak tersedia | Diving, Snorkeling |
| Pulau Tokong‑Sendok | ±18 Ha | Tidak ada dokumen resmi | Pesisir tropis |
| Pulau Nakob | ±40 Ha | Tidak ada pendaftaran di BPN | Ekowisata potensial |
Data berdasarkan laporan sementara dari media dan hasil penelusuran di situs privateislandsonline.com (2025).
D. Analisis Ahli: Perspektif Kedaulatan dan Investasi
1. Pakar Agraria: Dr. Budi Santoso (UI)
“Kepemilikan pulau oleh asing di Indonesia secara yuridis tidak sah. Yang mungkin hanya bentuk izin pemanfaatan jangka pendek, dengan syarat tetap melibatkan warga negara Indonesia sebagai pemilik resmi.”
2. Ekonom Pariwisata: Dr. Maya Sukmawati
“Potensi pariwisata Anambas besar, namun promosi harus sejalan dengan kebijakan nasional dan memperhatikan aspek sosial. Jangan sampai investasi asing merampas hak masyarakat lokal atas wilayah mereka.”
E. Rencana Tindak Lanjut Pemerintah Daerah dan Pusat
| No | Rencana Aksi | Penanggung Jawab | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Klarifikasi iklan penjualan pulau | Pemprov Kepri & Pemkab Anambas | Dalam proses |
| 2 | Survei lokasi 4 pulau | BPN, Dishub, dan Dinas Kelautan | Dijadwalkan |
| 3 | Penguatan regulasi kepemilikan | DPR RI dan Kementerian ATR/BPN | Direncanakan |
| 4 | Edukasi ke masyarakat pesisir | Dinas Kominfo & Desa | Disusun |
| 5 | Tindak lanjut hukum bila ada pelanggaran | Kepolisian dan Kejaksaan | Belum dilakukan |
Penegasan Akhir
Fenomena penawaran pulau-pulau Indonesia di situs asing bukan hanya isu hukum, tapi menyangkut martabat, kedaulatan, dan ketahanan nasional. Untuk itu, reaksi cepat pemerintah daerah dan pusat harus diikuti oleh tindakan nyata—baik dari sisi hukum, administrasi pertanahan, maupun penataan pengelolaan investasi berbasis pulau.
Indonesia bukan negara yang bisa menjual wilayahnya sembarangan. Jika potensi dikelola baik dengan mengedepankan keberlanjutan, Pulau Anambas dan pulau-pulau kecil lainnya bisa menjadi contoh dunia dalam pembangunan ekowisata yang mandiri dan berdaulat.
Bab 11: Dampak Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat Lokal
11.1 Ketergantungan Ekonomi Masyarakat Pulau
Sebagian besar warga di Pulau Anambas mengandalkan mata pencaharian dari nelayan dan usaha kecil berbasis sumber daya laut. Penjualan atau alih kepemilikan pulau tanpa keterlibatan masyarakat bisa mengakibatkan perubahan besar dalam pola ekonomi mereka.
11.2 Risiko Alienasi Sosial
Jika pengelolaan pulau jatuh ke tangan asing tanpa mekanisme perlindungan lokal, masyarakat berpotensi mengalami alienasi atas wilayah tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Hal ini bisa memicu konflik sosial dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.
11.3 Peluang Investasi untuk Pengembangan Infrastruktur
Di sisi positif, investor asing yang masuk secara legal dapat membantu pembangunan fasilitas dasar: listrik, air bersih, transportasi, dan layanan kesehatan, yang selama ini masih terbatas di sejumlah pulau kecil di Anambas.
Bab 12: Isu Kedaulatan dan Strategi Nasional
12.1 Kedaulatan Wilayah dan Ancaman Keamanan
Pulau-pulau kecil terluar, seperti di Kepulauan Anambas, memiliki posisi strategis secara geopolitik. Potensi jual beli pulau ke asing bisa menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan nasional jika tidak dicegah dengan ketat.
12.2 Peran TNI AL dan Satgas Wilayah Perbatasan
TNI Angkatan Laut (AL) aktif mengawal wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar. Koordinasi antara Pemprov, Pemkab, dan TNI sangat penting untuk mencegah eksploitasi ilegal dan menjaga keamanan nasional.
12.3 Kebijakan Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat harus memperkuat aturan pengelolaan pulau-pulau kecil dan meningkatkan patroli wilayah perairan demi mencegah masuknya pihak asing yang berniat melakukan transaksi ilegal.
Bab 13: Studi Kasus Internasional: Penjualan Pulau di Dunia
13.1 Kasus Pulau Privat di Karibia dan Pasifik
Di beberapa negara seperti Bahama, Fiji, dan Kepulauan Seychelles, penjualan pulau privat kepada warga asing legal dan lazim, dengan pengawasan ketat dan perjanjian pengelolaan yang menjamin kepentingan nasional dan lokal.
13.2 Pelajaran bagi Indonesia
Model pengelolaan pulau privat yang sukses adalah yang mengintegrasikan investasi asing dengan perlindungan hak masyarakat lokal dan kedaulatan negara. Indonesia dapat belajar dari negara-negara ini untuk mengatur perizinan investasi dengan sistem yang transparan dan akuntabel.
Bab 14: Perspektif Masyarakat dan Tokoh Lokal
14.1 Wawancara dengan Kepala Desa
Menurut Kepala Desa di wilayah Pulau Rintan, masyarakat belum menerima informasi resmi tentang penawaran pulau di situs asing dan berharap pemerintah bisa lebih proaktif menginformasikan serta melindungi hak-hak warga.
14.2 Aspirasi Masyarakat Nelayan
Nelayan setempat menginginkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, tanpa gangguan dari investor asing yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
Bab 15: Rekomendasi Penguatan Sistem Pengelolaan Pulau
- Digitalisasi Data dan Pendaftaran Pulau
- Pemerintah harus mengembangkan sistem pendaftaran dan pemantauan pulau secara digital agar status dan kepemilikan jelas dan mudah diawasi.
- Sosialisasi dan Perlindungan Masyarakat
- Edukasi hukum bagi masyarakat pesisir agar lebih memahami hak dan kewajibannya dalam pengelolaan pulau.
- Sistem Perizinan Berbasis Transparansi
- Memastikan proses perizinan investasi pulau melalui mekanisme terbuka, melibatkan lembaga pengawas independen dan masyarakat.
- Penguatan Penegakan Hukum
- Memberi sanksi tegas bagi pihak yang melakukan penjualan atau perantara ilegal pulau-pulau kecil.
- Kolaborasi Antar Lembaga
- Membangun sinergi antara Pemprov, Pemkab, TNI/Polri, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kelautan untuk pengawasan dan pengelolaan terpadu.
Bab 16: Penutup Tambahan
Kasus empat pulau Anambas yang muncul di situs jual beli pulau asing menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pulau-pulau kecil di Indonesia. Dengan menjaga kedaulatan sekaligus membuka peluang investasi legal, Pulau Anambas dapat menjadi pilot project pembangunan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Bab 17: Tantangan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Era Digital
17.1 Keterbatasan Data dan Informasi
Salah satu kendala utama adalah ketiadaan data lengkap dan akurat mengenai status kepemilikan, luas, serta kondisi fisik pulau-pulau kecil. Hal ini membuat peluang munculnya penawaran ilegal di platform internasional semakin besar.
17.2 Kurangnya Pengawasan Digital
Pemantauan terhadap situs jual beli internasional yang menawarkan pulau-pulau Indonesia belum terintegrasi dalam sistem pengawasan pemerintah, sehingga sulit untuk mendeteksi lebih awal.
17.3 Teknologi Pengawasan Berbasis Satelit dan GIS
Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (remote sensing), pemetaan berbasis GIS (Geographic Information System), dan satelit dapat membantu pemerintah mengawasi kondisi pulau dan aktivitas di sekitarnya secara real-time.
Bab 18: Inovasi dan Solusi Teknologi
18.1 Sistem Informasi Terpadu Pulau-Pulau Kecil
Pengembangan portal nasional yang mengintegrasikan data pertanahan, perizinan, dan status pulau secara transparan dapat memudahkan pengawasan dan memberi akses informasi kepada publik.
18.2 Pemanfaatan Blockchain untuk Transparansi
Blockchain bisa digunakan sebagai teknologi pencatatan kepemilikan dan izin investasi yang tidak dapat diubah atau dipalsukan, sehingga memperkecil risiko manipulasi data dan penipuan.
18.3 Aplikasi Mobile untuk Pelaporan Masyarakat
Mendorong masyarakat lokal menggunakan aplikasi mobile yang memungkinkan pelaporan kegiatan mencurigakan di pulau-pulau kecil guna mendukung pengawasan partisipatif.
Bab 19: Rekomendasi Kebijakan Strategis
19.1 Penguatan Regulasi
Revisi dan penambahan pasal dalam UU Agraria dan peraturan pelaksanaan untuk mengatur secara spesifik kepemilikan dan pengelolaan pulau kecil serta pengaturan sanksi pidana bagi pelaku jual beli ilegal.
19.2 Pengembangan Kapasitas SDM
Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dan aparat penegak hukum agar mampu mengelola data dan memantau pulau secara efektif menggunakan teknologi terbaru.
19.3 Kolaborasi Internasional
Menggandeng mitra internasional untuk sharing best practice pengelolaan pulau dan perikanan serta pencegahan tindak penjualan ilegal secara lintas negara.
Bab 20: Prospek Masa Depan Pulau-Pulau Anambas
20.1 Ekowisata Berbasis Komunitas
Mendorong pengembangan ekowisata yang melibatkan aktif masyarakat lokal sebagai pengelola dan pelaku usaha utama, agar manfaat ekonomi langsung dirasakan.
20.2 Investasi Berkelanjutan
Investasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, memadukan aspek konservasi lingkungan, sosial, dan ekonomi, agar pulau-pulau kecil tetap lestari dan tidak dieksploitasi berlebihan.
20.3 Potensi Smart Island
Mengembangkan konsep “Smart Island” yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola sumber daya, energi terbarukan, transportasi, dan layanan publik secara efisien dan ramah lingkungan.
Penutup Akhir
Isu penjualan empat pulau di Anambas di situs jual beli Kanada menjadi pengingat pentingnya pengelolaan pulau-pulau kecil yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, investor, dan teknologi, Pulau Anambas dan wilayah sekitarnya dapat berkembang menjadi model pengelolaan pulau kecil yang maju, aman, dan berdaulat.
Bab 21: Mekanisme Penegakan Hukum dan Pengawasan
21.1 Penindakan terhadap Pelaku Penjualan Ilegal
Pemerintah melalui aparat penegak hukum harus tegas menangani pihak-pihak yang terlibat dalam penawaran dan transaksi pulau ilegal, baik penjual, perantara, maupun pembeli asing yang melanggar aturan.
21.2 Peran Kejaksaan dan Kepolisian
Kejaksaan sebagai institusi penuntut umum harus mengawal kasus ini sampai ke pengadilan, sedangkan kepolisian melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti secara profesional dan transparan.
21.3 Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN)
BPN wajib melakukan verifikasi dan pembaruan data kepemilikan tanah dan pulau, sekaligus memberikan informasi yang benar kepada publik untuk mencegah salah kaprah dan penyebaran informasi palsu.
21.4 Pengawasan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mengawasi kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memastikan tidak ada aktivitas yang merusak ekosistem atau melanggar peraturan.
Bab 22: Partisipasi Masyarakat dan Peran Organisasi Sipil
22.1 Pengawasan Partisipatif
Masyarakat pesisir, nelayan, dan organisasi lingkungan dapat menjadi “mata dan telinga” pemerintah dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait pulau-pulau kecil.
22.2 Edukasi dan Penyadaran Hukum
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan wilayah dan hak kepemilikan melalui seminar, workshop, dan media sosial.
22.3 Pendampingan Hukum bagi Masyarakat
Memberikan akses pendampingan hukum agar masyarakat dapat melindungi haknya jika terjadi sengketa atau penjualan ilegal pulau-pulau mereka.
Kesimpulan
Kasus penawaran empat pulau di Kepulauan Anambas di situs jual beli asing membuka mata kita tentang pentingnya pengelolaan pulau-pulau kecil yang terpadu, modern, dan berwawasan kedaulatan nasional. Penjualan pulau secara ilegal tidak hanya melanggar hukum agraria Indonesia tetapi juga mengancam kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat lokal serta integritas wilayah negara.
Pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi dengan memperkuat regulasi, teknologi pengawasan, serta memberdayakan masyarakat untuk menjaga pulau-pulau kecil ini. Investasi asing tetap dapat diterima dengan ketentuan yang ketat dan transparan, yang menjamin manfaat bagi masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.
Dengan demikian, Pulau Anambas dan pulau-pulau kecil lainnya dapat berkembang sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang mendukung kedaulatan, kesejahteraan, dan pembangunan nasional.
baca juga : Polda Sumbar Berikan Trauma Healing ke Keluarga Korban Mutilasi
